Editor : Sandro Gatra
DONALD Trump mengajak kembali berunding dengan Iran. Di tengah skeptisisme atas gencatan senjata dua pekan yang dikoyak serangan Israel ke Lebanon hanya beberapa jam setelah kesepakatan diumumkan, serta ketegangan baru di Selat Hormuz, ajakan ini menjadi kabar baik yang dinanti.
Perang AS-Israel melawan Iran yang sudah berlangsung lebih dari enam minggu telah memakan korban jiwa, meluluhlantakkan infrastruktur, dan mendorong harga minyak dunia tembus di atas 100 dollar AS per barel.
Di saat dunia menahan napas, secercah cahaya diplomasi mulai menyala kembali dari Islamabad.
Namun, pertanyaan besar segera menggelayut: benarkah Washington berniat tulus, atau ini sekadar taktik baru?
Tiga Alasan Trump Melunak
Sikap melunak Trump bukanlah perubahan hati mendadak, melainkan hasil kalkulasi dingin atas tiga tekanan yang saling berkelindan.
Pertama, tekanan politik domestik menjelang Pemilu Sela (Midterm Elections) pada November 2026.
Jajak pendapat menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadap Trump merosot tajam ke angka 36–41 persen, dengan mayoritas rakyat AS (59–61 persen) menolak eskalasi militer lebih lanjut terhadap Iran.
Jika Partai Republik kehilangan kursi mayoritas di Kongres, dua tahun terakhir masa jabatan Trump akan menjadi neraka politik.
Kedua, kepentingan energi dan stabilitas ekonomi global. Ketegangan di Selat Hormuz, jalur vital bagi seperlima pasokan minyak dunia, memicu lonjakan harga minyak di atas 100 dollar AS per barel, yang langsung memperburuk inflasi domestik AS.
IMF bahkan memperingatkan bahwa perang Iran berpotensi memicu resesi global (Kompas.com, 15 April 2026).
Ketiga, strategi “eskalasi untuk de-eskalasi”. Trump menggunakan tekanan militer sebagai daya tawar untuk memaksa Iran menerima kerangka kerja Washington, sekaligus ingin membuktikan bahwa ia bisa mendapatkan kesepakatan “lebih baik dari kesepakatan Obama tahun 2015” dengan menghapus sunset clauses dan melarang pengayaan uranium secara permanen.
Meski Trump sudah membocorkan bahwa putaran kedua perundingan damai antara AS dan Iran akan digelar pada Kamis (16/4/2026), setelah kedua belah menemui kebuntuan dalam pertemuan pertama pada Sabtu (11/4/2026) hingga Minggu (12/4/2026) (Kompas.com, 15/4/2026), Iran sendiri belum menyatakan secara resmi kesediaan atau penolakannya.
Pakistan sebagai mediator sedang berpacu dengan waktu untuk mengatur tanggal pertemuan sebelum gencatan senjata dua pekan berakhir pada Rabu, 22 April 2026.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, hanya menyatakan bahwa proses negosiasi akan berlanjut, tapi keputusan final baru akan diambil setelah kunjungan delegasi Pakistan ke Teheran.
Mengapa Iran Masih Curiga?
Kebekuan sikap Iran bukan tanpa dasar. Pertama, rekam jejak pengkhianatan strategis AS sangat segar dalam ingatan Teheran.
Jejak pengkhianatan itu di antaranya adalah penarikan sepihak AS dari JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action/Rencana Aksi Komprehensif Bersama) pada 2018 oleh pemerintahan Trump, padahal IAEA telah memverifikasi kepatuhan Iran. Jejak ini menjadi trauma utama.
Kedua, Iran membaca tuntutan AS sebagai upaya regime change terselubung. Teheran menolak mentah-mentah “rencana damai 15 poin” yang diajukan Trump dengan sebutan “sangat maksimalis dan tidak masuk akal” (Gulf International Forum, April 2026).
Narasi resmi Teheran tetap konsisten bahwa isu nuklir hanyalah dalih. Tujuan sebenarnya AS adalah memaksa Iran “menerima perintah” dan menghentikan kemandirian strategisnya di kawasan.
Ketiga, serangan militer AS-Israel justru kerap terjadi di tengah perundingan. Puncaknya pada Februari 2026, ketika Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dibunuh tepat saat komunikasi diplomatik sedang berjalan.
Delegasi Iran di Islamabad menegaskan mereka “tidak ingin tertipu lagi”.
Ketidakpercayaan ini terwujud dalam syarat personel. Iran mendesak agar Wakil Presiden J.D. Vance, yang memimpin perundingan pertama selama 21 jam, kembali memimpin delegasi AS, dan menolak tegas Jared Kushner serta Steve Witkoff.
Alasannya, Kushner dipandang sebagai kepanjangan tangan kepentingan Israel (arsitek Abraham Accords yang sangat pro-Tel Aviv), sementara Witkoff dinilai hanya akan membawa proposal take it or leave it yang berat sebelah.
Teheran ingin lawan bicara yang memiliki otoritas politik langsung, bukan negosiator yang dicurigai hanya sebagai perpanjangan lobi Israel.
Perundingan AS-Iran sesungguhnya disaksikan dunia. Siapa yang melanggar dan siapa yang patuh terlihat jelas.
Sayangnya, AS dan Israel, yang mengklaim diri sebagai bangsa beradab, justru memiliki dua contoh pelanggaran mutakhir yang mencolok.
Pertama, blokade angkatan laut terhadap pelabuhan Iran yang diumumkan Trump tepat setelah pembicaraan Islamabad gagal, tindakan yang di bawah hukum internasional dapat dikategorikan sebagai deklarasi perang (Kompas.com, 13/4/2026).
Trump telah memerintahkan blokade angkatan laut di Selat Hormuz guna memberikan tekanan maksimal bagi perekonomian Iran.
Kedua, serangan Israel ke Lebanon yang terus berlangsung, meski gencatan senjata AS-Iran baru saja diumumkan, dengan Netanyahu bersikeras operasi terhadap Hezbollah tidak tunduk pada kesepakatan manapun.
Padahal, perundingan secara hakiki adalah instrumen hukum transnasional yang mengikat para pihak pada norma internasional.
Ketika kesepakatan dianggap sekadar “komitmen politik” yang bisa dibatalkan sepihak, fondasi tatanan global terkoyak, dan Presiden Xi Jinping pun memperingatkan bahwa dunia kembali ke “hukum rimba” (Guardian, April 2026).
Tiga Prediksi dan Pelajaran bagi Dunia
Dunia terus berharap perundingan putaran kedua menyodorkan harapan perdamaian. Setidaknya ada tiga spekulasi realistis atas hasil perundingan.
Pertama, kesepakatan parsial atau mini-deal untuk menurunkan harga energi. Di bawah tekanan pemilu, Trump mungkin menyetujui pencairan sebagian aset Iran (sekitar 6 miliar dollar AS yang dibekukan) atau pengecualian sanksi minyak terbatas, dengan imbalan Iran membuka kembali Selat Hormuz dan melakukan downblending uranium 60 persen menjadi 3,67 persen (Reuters, 14/4/2026).
Kedua, kebuntuan permanen pada isu durasi dan status nuklir. Dalam pertemuan di Islamabad pada Sabtu (11/4/2026), pihak AS mengusulkan jeda selama 20 tahun bagi Iran untuk menghentikan pengayaan uranium, menurut sumber yang mengetahui pembahasan.
Iran kemudian merespons dengan tawaran penangguhan selama lima tahun. Namun, usulan tersebut ditolak oleh pejabat AS. Jurang ini sulit dijembatani dalam perundingan putaran pertama.
Ketiga, keruntuhan kesepakatan akibat faktor regional, terutama sikap keras Israel yang menolak memasukkan penghentian serangan ke Lebanon dalam kerangka perdamaian Islamabad.
Serangan Israel yang berlanjut bisa memaksa delegasi Iran menarik diri demi loyalitas pada aliansi regionalnya.
Apapun hasilnya dari tiga prediksi itu, semoga Perang AS-Israel vs Iran menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin dunia untuk berhitung dengan cermat sebelum bertindak.
Perang tidak pernah murah, tidak pernah singkat, dan tidak pernah berakhir seperti yang direncanakan di ruang rapat.
Ketika retorika eskalasi dikedepankan, biaya politik, ekonomi, dan kemanusiaan membengkak melampaui keuntungan strategis yang dibayangkan. (Kompas.com)
